PARIAMAN, KOMPAS.COM - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mendapat penolakan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan. Menurutnya, wacana tersebut perlu ditunda mengingat kondisi perekonomian masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami kesulitan.

"Kita lagi susah kok ada perencanaan pemindahan ibu kota? Ini kan harusnya Pak Jokowi fokus saja pada pembangunan infrastruktur," ujar Zulkifli setelah memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin, Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (13/4/2017) siang.

Menurut Mantan Menteri Kehutanan itu, program-program kerja Presiden Jokowi memiliki kualitas yang baik terutama menyangkut pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah fokus menuntaskan program-program yang telah dirancang untuk rakyat ketimbang memikirkan pemindahan ibu kota.

"Ini kan program-program infrastrukturnya (Presiden Jokowi) bagus banget, makanya kita dukung. Kalo ada rencana pemindahan ibu kota, nanti duitnya dari mana? Prosesnya seperti apa?," katanya dengan nada bertanya-tanya.

Sebelumnya, Istana Kepresidenan menyebut wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memang sudah lama disuarakan. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, wacana pemindahan ibu kota muncul beberapa waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya.

"Wacana ini muncul ketika Presiden beberapa waktu lalu. Bukan tahun ini ya, tahun kemarin, berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Itu muncul di sana bahwa ada keinginan masyarakat di sana yang mengacu pada statement yang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno, untuk dijadikan ibu kota negara di Palangkaraya," kata Johan.

Namun, Johan menegaskan bahwa memindahkan ibu kota bukanlah persoalan kecil, melainkan membutuhkan kajian yang sangat mendalam. Johan sendiri menilai bahwa saat ini Palangkaraya belum cukup siap untuk dijadikan ibu kota negara. (DAR)